Minggu, 17 April 2011 18:29 wib
Bentrokan yang
terjadi di Kebumen pada Sabtu, 16 April 2011. Bentrokan yang
dilatarbelakangi sengketa tanah dan mengakibatkan jatuhnya korban luka
di kedua belah pihak tersebut harusnya dapat dihindari.
Karena itu, Panglima TNI mengimbau agar ke depan sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara-cara demokratis dan sesuai koridor hukum yang berlaku. Demikian rilis dari Mabes TNI kepada okezone di Jakarta, Minggu (17/4/2011).
Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul mengungkapkan bentrokan di Kebumen berawal dari aksi 100-an warga Desa Sestrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, menghadang dan menghalangi rombongan Mabes TNI AD yang menuju Dislitbangad selesai meninjau latihan menembak di Desa Ambal.
Saat itu massa membawa senjata tajam dan pentungan. Anggota TNI dari Dislitbangad kemudian berusaha menghalau agar massa tidak melakukan penghadangan.
Warga melakukan protes mengenai lahan sengketa di desa mereka yang dijadikan tempat latihan menembak. Atas protes tersebut, sebenarnya TNI AD sudah memindahkan latihan menembak ke Desa Ambal dan juga ke daerah Lumajang Jawa Timur, sehingga tidak ada lagi latihan menembak di desa yang dipersengketakan.
Namun karena kurangnya komunikasi, warga setempat tetap berunjuk rasa secara anarkis dengan memblokade jalan menuju Dislitbangad, bahkan merobohkan gapura dan antena pemancar milik Dislitbangad.
Menghadapi hal tersebut, prajurit TNI AD masih tetap berupaya menenangkan massa secara persuasif, namun tetap tidak diindahkan oleh massa. Melihat situasi protes yang semakin anarkis dan membahayakan prajurit serta keamanan Markas Dislitbangad, prajurit TNI AD mengambil langkah sesuai prosedur yaitu memberikan tembakan peringatan ke atas namun tetap tidak dihiraukan.
“Bahkan massa secara brutal menyerang aparat TNI AD, yang akhirnya terjadilah insiden bentrok yang mengakibatkan korban di kedua belah pihak,” ungkap Kapuspen.
Perlu diketahui bahwa lahan yang digunakan Dislitbangad tersebut sudah dikelola oleh TNI AD sejak zaman peninggalan Belanda, bahkan sejak 1949 lahan tersebut sudah dijadikan tempat latihan menembak.
Tetapi karena latihan menembak itu tidak setiap saat dilaksanakan, TNI AD memperbolehkan warga menanam palawija dan tanaman lainnya di lahan itu. Tetapi kemudian secara turun temurun, mereka menganggap lahan itu milik mereka. Sebaliknya, TNI AD merasa memiliki kewajiban untuk menjaga aset negara yang sudah digunakan selama puluhan tahun, karena itu TNI AD tetap mempertahankan lahan yang selama ini sudah digunakan bertahun-tahun.
“Saat ini situasi di tempat kejadian sudah normal kembali dan korban yang terluka sudah dirawat di rumah sakit. Untuk proses lebih lanjut TNI tetap akan mengedepankan penyelesaian secara demokratis sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu Tim investivigasi dari Mabes TNI AD sudah di turunkan untuk menyelidiki secara mendalam kasus bentrokan tersebut,” tandasnya.
(ful)
Karena itu, Panglima TNI mengimbau agar ke depan sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara-cara demokratis dan sesuai koridor hukum yang berlaku. Demikian rilis dari Mabes TNI kepada okezone di Jakarta, Minggu (17/4/2011).
Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul mengungkapkan bentrokan di Kebumen berawal dari aksi 100-an warga Desa Sestrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, menghadang dan menghalangi rombongan Mabes TNI AD yang menuju Dislitbangad selesai meninjau latihan menembak di Desa Ambal.
Saat itu massa membawa senjata tajam dan pentungan. Anggota TNI dari Dislitbangad kemudian berusaha menghalau agar massa tidak melakukan penghadangan.
Warga melakukan protes mengenai lahan sengketa di desa mereka yang dijadikan tempat latihan menembak. Atas protes tersebut, sebenarnya TNI AD sudah memindahkan latihan menembak ke Desa Ambal dan juga ke daerah Lumajang Jawa Timur, sehingga tidak ada lagi latihan menembak di desa yang dipersengketakan.
Namun karena kurangnya komunikasi, warga setempat tetap berunjuk rasa secara anarkis dengan memblokade jalan menuju Dislitbangad, bahkan merobohkan gapura dan antena pemancar milik Dislitbangad.
Menghadapi hal tersebut, prajurit TNI AD masih tetap berupaya menenangkan massa secara persuasif, namun tetap tidak diindahkan oleh massa. Melihat situasi protes yang semakin anarkis dan membahayakan prajurit serta keamanan Markas Dislitbangad, prajurit TNI AD mengambil langkah sesuai prosedur yaitu memberikan tembakan peringatan ke atas namun tetap tidak dihiraukan.
“Bahkan massa secara brutal menyerang aparat TNI AD, yang akhirnya terjadilah insiden bentrok yang mengakibatkan korban di kedua belah pihak,” ungkap Kapuspen.
Perlu diketahui bahwa lahan yang digunakan Dislitbangad tersebut sudah dikelola oleh TNI AD sejak zaman peninggalan Belanda, bahkan sejak 1949 lahan tersebut sudah dijadikan tempat latihan menembak.
Tetapi karena latihan menembak itu tidak setiap saat dilaksanakan, TNI AD memperbolehkan warga menanam palawija dan tanaman lainnya di lahan itu. Tetapi kemudian secara turun temurun, mereka menganggap lahan itu milik mereka. Sebaliknya, TNI AD merasa memiliki kewajiban untuk menjaga aset negara yang sudah digunakan selama puluhan tahun, karena itu TNI AD tetap mempertahankan lahan yang selama ini sudah digunakan bertahun-tahun.
“Saat ini situasi di tempat kejadian sudah normal kembali dan korban yang terluka sudah dirawat di rumah sakit. Untuk proses lebih lanjut TNI tetap akan mengedepankan penyelesaian secara demokratis sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu Tim investivigasi dari Mabes TNI AD sudah di turunkan untuk menyelidiki secara mendalam kasus bentrokan tersebut,” tandasnya.
(ful)
